FAKTAINTEGRITAS.COM, TUBABA – Terkait dengan pemberitaan adanya dugaan permasalahan dalam realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Doni Novalian selaku PPTK DAK tahun 2019 beberkan beberapa penjelasan.
Saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Dirinya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dana alokasi khusus bidang fisik tersebut anggaran yang di terima berdasarkan presentase kerusakan yang di butuhkan sekolah.
“Anggaran kerusakan itu di berikan bedasarkan kerusakan dan acuannya juklak dan juknis nya dan itu semua yang menghitung konsultan nya.” Jelasnya.
Sementara saat di singgung mengenai proses pengerjaan DAK, Doni menjelaskan bahwa hal itu sudah diatur oleh kementerian dan tidak boleh dialihkan.
“kembali lagi kita melihat juklak dan juknis nya kalau memang anggaran yang diterima sekolahan untuk rehab ya itu nggak boleh dialihkan ke yang lain karena itu yang ngatur dari kementerian.” Tegasnya.
Semua bantuan yang diberikan itu berdasarkan dapodik. Lanjunya, “artinya kementerian ini melihat dapodik. Kalau dia rehab ya rehab tidak boleh dialihkan ke yang lain, karena kalau rehab anggaran yang di berikan untuk merehab supaya data sekolah di dapodik ini berubah.” Ungkap nya.
Kemudian kembali disinggung mengenai harga satuan meter bangun Doni kurang mengetahui hal tersebut “kalau itu kita kurang tau karena setiap daerah nya itu berbeda.” Ucapnya.
Sementara berdasarkan hasil tinjauan di lokasi pengerjaan di beberapa sekolah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) tahun 2019 tersebut terdapat beberapa pengalihan seperti dialihkan untuk pembangunan sumur bor yang dilakukan oleh SMPN 5 Tulang Bawang Tengah.
diperuntukan rehab 4 ruang senilai Rp.426.940.545 sama sekali tidak dikerjakan untuk pembangunan rehab.
Baca Juga Inspektorat Minta ke Walikota Subulussalam, Kepala Desa yang Nakal Proses Hukum Saja
Untuk SMPN yang menerima dana alokasi khusus untuk rehab terdapat kejanggalan terkait pengerjaannya hal itu diperkuat dengan jumlah ruang kelas yang mampu di rehab serta perbedaan volumenya meskipun dengan anggaran yang sama.
Seperti di SMPN 5 Tulang Bawang Tengah dengan merehab enam ruang kelas serta membuat satu sumur bor.
SMPN 2 Tulang Bawang Tengah dengan merehab lima ruang kelas.
SMPN 1 Gunung Terang dengan merehab empat ruang kelas.
SMPN 2 Lambu kibang dengan merehab empat ruang kelas
SMPN 1 Lambu Kibang dengan merehab enam ruang kelas.
SMPN 1 Way Kenanga merehab enam ruang kelas.
SMPN 1 Tulang Bawang Udik dengan merehab tiga ruang kelas dan satu perpustakaan.
SMPN 2 Gunung Agung dengan merehab Lima ruang kelas.
Selain dengan anggaran yang sama jenis pekerjaan yang mereka lakukan juga berbeda seperti halnya pada struktur lantai di SMPN 2 Tulang Bawang Tengah misalnya sekolah tersebut hanya melakukan tambal sulam terhadap keramik yang rusak sebanyak 5 ruang.
Sedangkan di SMPN 1 Tulang Bawang Udik mampu memperbaiki struktur lantai dengan mengganti keseluruhan keramik 3 ruang dan 1 Perpustakaan bahkan 1 ruang perpustakaan tersebut lebih besar di bandingkan dengan 1 ruang kelas.
Bahkan menurut salah satu bendahara kepanitiaan DAK yang ada di sekolah tepatnya di SDN 1 Bangun Jaya yang menerangkan bahwa untuk kerangka atap baja ringan serta PVC untuk jendela dan pintu itu sudah dikondisikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sudah menerima jadi atau terpasang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konfirmasi tertulis yang diberikan oleh bendahara panitia DAK sekolah tersebut.
Dengan adanya hal tersebut diduga dinas pendidikan gagal dalam melakukan perencanaan serta lalai dalam melakukan pengawasan. Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Budiman Jaya saat di konfirmasi terkait hal itu dirinya justru terkesan buang badan dari apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala Dinas.
“Kalau untuk itu kalian silakan cari bukti dan laporkan saja,” kata Budiman Jaya sembari tergesa-gesa pergi meninggalkan awak media saat di konfirmasi di lingkungan sekretariat Dinas Pendidikan Beberapa waktu lalu.
Hal tersebut mendapat respon negatif dari Hamdani M, SH Ketua DPD LSM Barisan Muda Indonesia (Basmi) Provinsi Lampung, dirinya menyebutkan bahwa sikap yang di tampakan oleh Budiman jaya merupakan bukanlah sosok seorang pemimpin yang sebagaimana tupoksinya.
“Seharusnya dia (Budiman jaya. Red) menanggapi itu secara positif karena apapun bentuknya kegiatan itu ada di satuan kerjanya yaitu Dinas Pendidikan, Seharusnya selaku Kepala Dinas dia harus benar-benar mengkoreksi itu bukannya malah meminta bukti seperti apa yang dilontarkannya, bahkan stetmen itu justru terkesan menantang.” Ucap Hamdani
Bahkan sebagai Seorang Kepala Dinas. Lanjut Hamdani, “Dia justru harus peka terhadap informasi informasi yang disampaikan rekan-rekan pers melalui tulisan di dalam berita karena seorang jurnalis itu menulis berdasarkan sumber informasi dan fakta yang didapat di lapangan ataupun di lokasi pekerjaan di mana tempat realisasi dana alokasi itu.” Terang nya.
Selain itu, Hamdani juga menegaskan bahwa Budiman Jaya harus mengambil sikap terhadap apa informasi yang sampai ke dirinya apalagi itu berpotensi terhadap kerugian negara.
“Kalau memang Kepala Dinas seolah-olah buang badan seperti itu patut kita curigai kenapa seperti itu apa jangan-jangan dia terlibat di situ kan kita nggak tahu, apalagi ada keterangan bahwa material dalam rehab itu sudah dikondisikan oleh pihak dinas pendidikan, seharusnya dia mengontrol atau melakukan kroscek di mana tempat informasi itu berasal.” Tegas nya.
Kemudian, Hamdani juga mengatakan terkait Rekor Muri yang didapat oleh Pemkab Tulang Bawang Barat dengan penyelenggaraan pembagian tumbler kepada hampir seluruh siswa-siswi SD dan SMP melalui dinas pendidikan seperti yang kita ketahui bersama beberapa waktu lalu bahkan di tahun yang sama dengan anggaran DAK.
“Khusus untuk di dunia pendidikan kita baru saja mendapatkan Rekor Muri atas pembagian Tumbler kepada siswa-siswi di Tubaba melalui dinas pendidikan, jadi jangan sampai rekor muri kita dinodai oleh dinas pendidikan karena dugaan permasalahan dalam realisasi DAK yang justru itu lebih penting bagi siswa dan siswi karena yang kita tahu DAK apalagi bidang fisik itu kan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang digunakan sehari-hari.” Cetus Hamdani.
Hamdani berharap agar Budiman jaya bersama inspektorat dan panitia Dak untuk melakukan kroscek terhadap sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan rehabilitas yang menggunakan anggaran DAK tahun 2019.
Sementara saat di hubungi melalui sambungan Telepon seluler Ketua DPRD Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho akan mengagendakan audiensi dengan awak media terkait persoalan yang ada di Dinas Pendidikan khususnya dana alokasi khusus DAK tahun 2019 bidang Fisik.
“Ini sekarang saya lagi dinas luar (DL) nanti senin depan kita lakukan pertemuan saja di kantor.” Ucapnya. (red)
