Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) menganggap mengatakan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang mengoordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan sebuah masalah.
Pasalnya, perspektif Kemenko Polhukam adalah mengenai politik hukum dan keamanan. Pada akhirnya perspektif itu justru membatasi Kemenkominfo untuk mengembangkan industri digital.
“Kominfo itu ada satu masalah, dia ada dibawah Polhukam. Itu sebabnya tugas-tugas yang sifatnya bisnis atau pengembangan di bidang industri perdagangan, Kominfo sangat terlambat,” kata Ketua Yayasan Apkomindo Hidayat Tjokrodjojo kepada awak media di acara Indocomtech 2019, Jakarta, Rabu (30/10).
Bagi Hidayat, situasi ini membuat perkembangan industri perdagangan digital sangat terlambat di bawah naungan Kemenkominfo.
“Hal-hal yang seperti itu bagi Kemenkominfo bingung. Karena mereka berdasarkan Polhukam. Jadi kebutuhan bisnis, itu tidak bisa ditangani dengan baik,” kata Hidayat.
Selain itu, Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) juga mengomentari Menkominfo Johnny Plate yang tidak memiliki latar belakang dari sektor teknologi informasi komunikasi (TIK). Menurut Hidayat kehadiran Johnny membuat diskusi semakin lebih terbuka.
“Dengan Johnny Plate karena dia masih baru di bidang ini diskusinya menjadi lebih terbuka. Jadi beliau juga belajar kami juga bagikan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya,” tuturnya.
Ia mengatakan tentu diskusi akan semakin intensif agar Johnny bisa mempelajari sektor TIK. Hidayat mengakui Apkomindo belum bertemu dengan Johnny. Akan tetapi, ia mengatakan akan bertemu dengan Jonny dalam waktu dekat.
Politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G. Plate resmi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2019-2024 Kabinet Kerja Jilid II. Johnny merupakan politisi partai Nasional Demokrat yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem sejak 2017.
